Pantura.info, NGAWI – Sebanyak 213 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dinyatakan telah layak untuk operasional. Namun, ada empat titik yang hingga kini belum dibangun lantaran terkendala lahan.
Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, menyampaikan proses verifikasi dan evaluasi oleh tim dari Markas besar (Mabes) TNI menyatakan ada 213 gerai KDKMP yang telah memenuhi syarat untuk operasional. Saat ini, proses administrasi terus dilakukan guna mempercepat proses operasional gerai yang sempat mengalami kendala aksebilitas.
Ia menjelaskan, operasional KDKMP nantinya akan menggandeng sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pupuk Indonesia, Badan urusan logistik (Bulog), hingga Pertamina dalam menyediakan barang-barang subsidi guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Semuanya sudah bisa dioperasionalkan yang sudah terbangun, tinggal menunggu tindaklanjut terkait pemberkasan dan administrasinya. Tinggal nanti bagaimana mekanisme MoU bekerja sama dengan penyedia bahan-bahan bahan-bahan subsidi,” ujarnya usai menghadiri rapat verifikasi dan evaluasi KDKMP di Makodim 0805/Ngawi, Selasa (20/10/2026).
Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 0805/Ngawi, Letkol Arh Setu Wibowo, menjelaskan saat ini dari 217 desa/kelurahan yang ada, empat titik yakni di Desa Gunungsari, Kecamatan Kasreman; Kelurahan Ketanggi, Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi; dan Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar masih belum memiliki bangunan gerai KDKMP lantaran terkendala lahan.
Dia menyebut bahwa kendala lahan yang saat ini masih belum selesai itu tidak berpengaruh apapun terhadap ratusan gerai KDKMP lain yang siap beroperasi dan akan terus diupayakan segera selesai.
Di sisi lain, hasil verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh Kemenkop RI menunjukan masih ada sejumlah catatan seperti kelengkapan barang dan peralatan, serta kekosongan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di sejumlah titik. Sedangkan verifikasi yang dilakukan Mabes TNI saat ini sudah menunjukan perkembangan signifikan dengan dinyatakan operasional.
“Sebelumnya juga telah dilakukan verval oleh Kementerian Koperasi [Kemenkop] bulan September lalu dengan hasil layak operasional dengan catatan. Saat ini memang pembangunannya kan penyelesaian lahannya bertahap, pengujian pembangunannya juga bertahap dan tidak semua bareng,” jelasnya.
Ia menambahkan, ada sejumlah calon manajer yang mengajukan relokasi lantaran terkendala jarak tempuh. Namun, jumlah pasti berapa yang telah ditugaskan di Kabupaten Ngawi dan mengajukan relokasi masih dalam rekapitulasi lantaran perlu koordinasi lintas sektoral.
Di sisi lain, proses rekrutmen karyawan KDKMP nantinya akan melibatkan PT Agrinas Pangan Nusantara dan pihak desa setempat guna mendukung operasional.
“Ada beberapa titik yang belum ada SPPI-nya karena memang keterbatasan waktu pelatihan atau SDM. Kalau mengacu pada KDMP yang sudah berjalan di Nganjuk dan sebagainya setiap KDKMP membutuhkan sekitar 17 orang dengan rincian 6 SPPI dan 11 karyawan dari desa. Sesuai arahan presiden kalau sudah siap diusahakan langsung beroperasi,” kata dia.
Leave a Reply