Pantura.info, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR, Abdullah, meminta jajaran jaksa di Kejaksaan Negeri Karo, Sumatra Utara, dijatuhi sanksi tegas imbas polemik hukum dalam perkara videografer Amsal Sitepu.
Abdullah menilai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo beserta staf telah menerbitkan surat yang mengintervensi penangguhan penahanan Amsal Sitepu, yang sebelumnya telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan. Ia juga menyoroti adanya narasi yang menuding Komisi III DPR melakukan intervensi dalam kasus tersebut.
“Dengan begitu, saya mendesak Kajari Karo dan staf yang terlibat melakukan intervensi dan propaganda dalam penangguhan penahanan Amsal Sitepu harus diberikan sanksi tegas,” kata Abdullah di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Ia menyebut kasus tersebut mencerminkan sikap aparat penegak hukum yang antikritik. Menurutnya, dalam era keterbukaan informasi dan demokrasi saat ini, budaya tersebut tidak lagi relevan.
“Karena ketika antikritik menjadi budaya, ini akan membuat institusi dan SDM seperti di Kajari Karo menjadi tidak berkembang, tidak dapat mengikuti semangat zaman atau tidak adaptif terhadap perubahan,” katanya.
Kronologi dan Isu Viral Kasus Amsal Sitepu
Kasus Amsal Sitepu menjadi sorotan publik karena terkait isu perhitungan biaya proyek yang dinilai Rp0, sehingga memicu tuduhan kerugian negara. Amsal terjerat sengketa hukum terkait proyek videografi yang dibiayai pemerintah daerah, di mana beberapa komponen pekerjaan kreatif seperti editing, pengambilan gambar, dan konsep dinilai memiliki nilai Rp0.
Hal ini memicu perhitungan kerugian negara berdasarkan selisih nilai proyek, sehingga muncul tuduhan mark-up. Penilaian subjektif tersebut memunculkan perdebatan luas karena dinilai tidak sesuai dengan profesi kreatif, di mana jasa kreatif memiliki nilai tinggi dan bergantung pada skill, pengalaman, serta kreativitas.
Kasus ini menjadi viral karena publik mempertanyakan bagaimana pekerjaan kreatif bisa dinilai Rp0, dan adanya persepsi ketidakadilan serta potensi preseden hukum bagi pekerja kreatif lain. Amsal akhirnya dinyatakan bebas, memperkuat pandangan bahwa kasus ini lebih merupakan perbedaan penilaian pekerjaan kreatif daripada niat jahat.
DPR Minta Kejagung Tingkatkan Kapasitas Jaksa
Atas polemik tersebut, Abdullah juga mendesak Kejaksaan Agung untuk meningkatkan kapasitas para jaksa secara merata. Ia menilai, tanpa perbaikan kualitas sumber daya manusia, potensi pelanggaran oleh aparat penegak hukum akan terus berulang dan berisiko menurunkan integritas institusi.
“Dalam jangka panjang, masyarakat akan mengalami krisis kepercayaan bukan hanya kepada Kejagung tetapi juga terhadap penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan substantif,” katanya.
Leave a Reply