Zulhas soal Demo MBG dan Kopdes: Silakan Kritik, Asal Tertib

Pantura.info, UNGARAN — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menanggapi mencuatnya polemik dua program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Menurutnya, kritik hingga aksi demonstrasi merupakan hal yang lumrah dalam negara demokrasi selama dilakukan secara tertib.

Pernyataan itu disampaikan Zulhas seusai menghadiri penandatanganan dukungan Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) terhadap program Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto di Lapangan Desa Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (27/6/2026).

“Tentunya demo itu hak warga negara, jadi ya silakan mahasiswa kritis, kalau nggak kritis yang nggak mahasiswa dong. Tapi saya mengimbau kalau boleh ya tertib,” kata Zulhas.

Ia menegaskan pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik. Menurutnya, masyarakat dipersilakan menyampaikan aspirasi secara tertib, sementara pemerintah siap membuka ruang dialog terkait berbagai program yang dijalankan.

“Pemerintah juga siap, dialog di manapun. Tapi jangan diusir,” ujar Zulhas.

MBG Dievaluasi, Kopdes Bukan Supermarket

Terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Zulhas mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan pada tahap awal. Karena itu, pemerintah tengah melakukan evaluasi dan pembenahan manajemen agar program berjalan lebih baik.

“Sekarang MBG sedang diperbaiki, manajemen sudah diganti semua, satu dua bulan ini fokus untuk mulai perbaikan manajemen dulu,” ungkapnya.

Selain membahas MBG, Zulhas meluruskan anggapan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pesaing minimarket modern. Menurutnya, koperasi tersebut bukan toko maupun supermarket, melainkan infrastruktur pemerintah di tingkat desa.

“KDKMP bukan supermarket. Ini infrastruktur pemerintah untuk [mendukung penyaluran] bansos, sekaligus untuk offtaker. Jadi beda sama Alfamart, sama Indomaret,” ujarnya.

Ia menjelaskan Kopdes Merah Putih akan menjadi pusat distribusi berbagai layanan pemerintah, mulai dari bantuan sosial, pupuk bersubsidi, LPG 3 kilogram, hingga layanan transaksi perbankan melalui BRILink.

Selain itu, koperasi juga dipersiapkan sebagai penyangga harga hasil pertanian. Apabila harga gabah petani turun di bawah Rp6.500 per kilogram, koperasi akan menyerap hasil panen untuk menjaga pendapatan petani.